4 Bank Bangkrut di RI Tahun Ini, Semua Karena Fraud

Bisnis – Sejauh ini, terdapat empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia yang mengalami kebangkrutan sepanjang tahun ini. Angka ini masih berada di bawah rata-rata BPR yang jatuh, seperti yang dilaporkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu sekitar 6-7 bank dalam 18 tahun terakhir.

Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, menyatakan bahwa meskipun ada empat BPR yang jatuh tahun ini, hal ini masih di bawah rata-rata. Menurutnya, kejatuhan tersebut lebih disebabkan oleh kesalahan dalam tata kelola bank daripada kondisi ekonomi yang memburuk.

Meskipun demikian, Purbaya menekankan bahwa kejatuhan BPR umumnya terjadi karena tindakan penipuan oleh pengurusnya, yang menyebabkan kerugian bagi bank itu sendiri. Keempat BPR yang mengalami kebangkrutan tahun ini didapati memiliki masalah dalam tata kelola, menyebabkan aliran keuangan yang tidak sehat.

Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Persada Guna pada 4 Desember 2023. Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-84/D.03/2023. Penutupan ini dipicu oleh ketidakmemenuhi tingkat permodalan yang ditetapkan.

Sebelumnya, BPR Indotama UKM Sulawesi ditutup karena pemiliknya tidak ingin lagi menjalankan bisnis bank dan tidak memiliki simpanan atau menyalurkan kredit. BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) ditutup pada 12 September lalu akibat adanya penipuan dalam manajemen bank, dan BPR Bagong Inti Marga (BPR BIM) ditutup pada 3 Februari lalu karena aliran keuangan yang tidak sehat.

Tedy Alamsyah, Ketua Umum Persatuan BPR Indonesia (Perbarindo), menyatakan bahwa persaingan di industri BPR masih tergolong sehat, dengan masalah utama bukanlah persaingan atau suku bunga, melainkan tindakan penipuan. Meskipun jumlah BPR secara total telah berkurang sejak 2020, hal ini lebih banyak disebabkan oleh konsolidasi dan akuisisi, bukan penutupan akibat fraud.

Berdasarkan data OJK, kredit BPR naik 9,5% YoY menjadi Rp 137,97 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) naik 9,6% YoY menjadi Rp 134,67 triliun. Meskipun begitu, laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 18,9% YoY menjadi Rp 1,9 triliun.