Bank Dunia Mengingatkan Indonesia Berada di Ambang Krisis Keuangan Akibat Utang

Bisnis – Bank Dunia baru-baru ini merilis laporan terkait utang negara-negara berkembang, menyoroti potensi krisis keuangan yang mungkin dihadapi oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Menurut laporan tersebut, negara-negara berkembang telah mengeluarkan total US$ 443,5 miliar (sekitar Rp 6.800 triliun) untuk melunasi utang publik dan jaminan publik pada tahun 2022.

Peningkatan signifikan dalam pembayaran utang ini menyebabkan penurunan dana yang tersedia untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Para ahli Bank Dunia, termasuk Indermit Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Grup Bank Dunia, menyatakan keprihatinan mereka terhadap tingkat utang yang sangat tinggi dan suku bunga yang meningkat.

“Tingkat utang yang sangat tinggi dan suku bunga yang tinggi telah menempatkan banyak negara di jalur menuju krisis,” ujar Indermit Gill seperti dilansir dari CNBC International.

Faktor lain yang memperumit situasi adalah penguatan dolar AS, yang membuat negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah ke bawah semakin kesulitan melakukan pembayaran utang. Dalam konteks ini, kemungkinan kenaikan suku bunga atau penurunan tajam pendapatan ekspor dapat memperburuk keadaan keuangan negara-negara tersebut.

Laporan juga menunjukkan bahwa kreditor swasta cenderung menghindari negara-negara berkembang, menerima lebih banyak pembayaran pokok daripada memberikan pinjaman baru. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam mendapatkan pembiayaan baru untuk negara-negara berkembang.

Pemerintah Indonesia sendiri mengumumkan bahwa utang negara hingga akhir November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Meskipun rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh UU Nomor 1 tahun 2003, laporan Bank Dunia memberikan peringatan serius terhadap potensi krisis keuangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Situasi ini memerlukan tindakan yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah debitur, swasta, dan negara-negara berkembang,” tambah laporan tersebut. Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi permasalahan ini dan mencegah potensi krisis keuangan yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.