Transformasi Strategis OJK: Meredefinisikan Peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Menuju Sektor Keuangan yang Lebih Efisien

Bisnis – Dalam upaya untuk merampingkan sektor perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, berencana mengurangi jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dari 1.600 menjadi sekitar 1.000. Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (DK) OJK bulan November 2023, Dian menyatakan bahwa OJK tidak akan memberikan izin baru untuk mendirikan BPR.

“Kita tidak akan mengeluarkan izin baru, dengan tujuan mengurangi jumlah BPR terus-menerus. Perkiraan kita adalah jumlah ideal yang dapat dikelola oleh sistem, yaitu sekitar 1.000-an untuk melayani seluruh Indonesia,” ujar Dian.

Meskipun kinerja rata-rata BPR menunjukkan pemulihan yang cukup baik, terlihat dari total aset, penghimpunan dana, dan penyaluran kredit yang mendekati posisi sebelum pandemi COVID-19, namun pengurangan jumlah BPR dianggap sebagai langkah yang tidak dapat dihindari karena jumlahnya yang terlalu banyak.

Dian menjelaskan bahwa OJK akan menutup BPR yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, dan proses likuidasi akan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, pengurangan jumlah BPR juga akan dilakukan melalui konsolidasi, di mana pelaku usaha atau kelompok usaha yang memiliki lebih dari satu BPR diminta untuk mengkonsolidasikan unit-unit tersebut.

“Terkait dengan pemenuhan kebutuhan modal minimal, masih ada banyak BPR yang belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah konsolidasi, seperti merger, akuisisi, atau konsolidasi,” tambah Dian.

OJK saat ini tengah menyusun peta jalan pengembangan BPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (UU P2SK). Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran BPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.