Pernyataan Terbuka Staf Sri Mulyani Mengenai Peningkatan Anggaran Alutsista sebesar Rp65 Triliun

Jakarta – Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, memberikan penjelasan mengenai penambahan anggaran belanja Alutsista sebesar US$4,25 miliar atau Rp65,83 triliun (menggunakan kurs Rp15.489 per dolar AS) menjadi Rp385 triliun pada tahun 2024. Anggaran ini diarahkan ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan akan diperoleh melalui pinjaman luar negeri.

Prastowo menyebut bahwa rincian terkait rencana pinjaman luar negeri masih dalam tahap perumusan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya, Kemenkeu akan menyusun asal-usul pinjaman dan tenornya setelah proposal tersebut disusun.

“Jadi memang ini domainnya Kementerian Pertahanan dan Bappenas untuk menjelaskan karena ada di sana. Nanti Kemenkeu yang semacam menjembatani, memfasilitasi untuk mendapatkan kredit dengan pihak luar, tetapi ini belum sampai ke sana,” ujar Prastowo di sela Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 di Bali, seperti dilansir oleh detikcom pada Kamis (7/12).

Prastowo menegaskan bahwa Kemenkeu akan memastikan semua tata kelola utang tercatat dengan baik di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Terkait pertanyaan mengenai alasan penambahan pinjaman luar negeri untuk belanja Alutsista, Prastowo menyarankan untuk bertanya langsung ke Kemenhan sebagai pemakai anggaran.

Meskipun demikian, Prastowo meyakinkan bahwa kondisi utang secara keseluruhan masih dalam batas yang aman. Hingga akhir Oktober 2023, utang pemerintah mencapai Rp 7.950,52 triliun atau 37,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kami rasa tidak perlu dikhawatirkan, kita hati-hati dalam mengelola dan yang jelas manfaatnya,” tambahnya.

Penyelarasan anggaran belanja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang naik dari US$20,75 miliar atau Rp321,4 triliun menjadi US$25 miliar atau Rp387,24 triliun pada tahun 2024, telah disetujui dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Prabowo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 29 November lalu.

Sri Mulyani menyatakan bahwa peningkatan anggaran belanja Kemhan bertujuan untuk meningkatkan perangkat keras militer Indonesia, sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung.

“Kebutuhan tersebut dikemukakan oleh Kemhan. Mereka menganggapnya sebagai kebutuhan mengingat kondisi perangkat keras militer kita serta meningkatnya ancaman di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan geo-keamanan,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menekankan bahwa penambahan anggaran masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) sektor pertahanan hingga tahun 2034 mendatang. Adapun belanja alutsista dari pinjaman luar negeri sesuai dengan Renstra hingga 2034 mencapai US$55 miliar.