Jokowi Mendorong Bank untuk Fokus pada Penyaluran Kredit daripada Investasi di SBN

Bisnis – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyuarakan dorongan kepada industri perbankan untuk meningkatkan pemberian kredit daripada memprioritaskan investasi dalam surat berharga negara (SBN). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan gambaran tentang kondisi portofolio surat berharga perbankan saat ini. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, sambil terus menyalurkan kredit, perbankan juga perlu mempertimbangkan penempatan aset pada surat-surat berharga (SSB). Pentingnya melakukan penempatan dana di SSB dengan hati-hati dan terencana baik untuk mengelola likuiditas, sambil tetap memberikan pendapatan bagi bank, diakui Dian. Bank-bank juga disarankan memiliki strategi yang sesuai dengan risk appetite dan rencana bisnis masing-masing, termasuk dalam penempatan portofolio atau aset liquidity management.

Dalam jawaban tertulisnya pada Senin (11/12/2023), Dian menyatakan, “Kontribusi penyaluran kredit pada aset perbankan selama ini selalu menjadi kontributor utama dan menunjukkan perkembangan kontribusi yang semakin besar.” Berdasarkan data OJK per Oktober 2023, rasio kredit terhadap aset perbankan mencapai 62,54%, sedangkan rasio SSB mencapai 17,43%.

Rasio kredit terhadap aset perbankan terus meningkat dari Desember 2021 yang berada di level 57,04%, sementara rasio SSB terhadap aset perbankan terus menyusut, turun dari 18,11% pada Desember 2021. Sebelumnya, Jokowi menekankan agar perbankan lebih fokus pada penyaluran kredit daripada investasi di instrumen surat berharga. Menurut Jokowi, bank diperbolehkan untuk berinvestasi dalam instrumen seperti surat berharga negara (SBN) atau sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk mengelola likuiditas. Namun, Jokowi lebih menekankan pentingnya mendorong sektor riil dengan meningkatkan penyaluran kredit, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 pada bulan lalu (29/11/2023), Jokowi mendesak perbankan untuk lebih berhati-hati dalam investasi dan lebih aktif dalam mendukung perekonomian riil.